Masrizky - Rumah Makan Ayam Goreng Widuran yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah menghadapi banyak kritik dari masyarakat karena sejak awal enggan menyediakan pilihan produk non halal. Hal ini membuat penjual dinilai kurang transparan dengan pelanggan, sehingga para pembeli merasa dirugikan dan tidak mengetahui komposisi bahan pada ayam goreng tersebut.
Ahli penasihat dari Badan Litbang DPP Partai Golkar, Henry Indraguna mengungkapkan ketidaksenangannya terhadap manajemen restoran yang gagal mempertahankan kepercayaan pelanggan. Apalagi, tempat itu telah berjalan selama beberapa dekade.
"Bayangkan selama bertahun-tahun, berapa banyak orang telah menikmati ayam goreng tersebut. Mereka tak pernah menyadari bahwa ayam goreng pedesaan yang enak dan digemarinya sebenarnya diberikan crispy yang tercampuri dengan minyak babi. Hal ini jauh lebih dari masalah halal atau haram," ungkap Henry pada hari Kamis (29/5).
Henry menyampaikan bahwa para pedagang harus bersikap jujur tentang produk yang mereka jual. Dengan begitu, pembeli akan terhindar dari perasaan ditipu ketika bertransaksi. Karena alasan tersebut, pihak berwenang lokal perlu mengambil tindakan keras terhadap pemilik rumah makan tersebut.
Saya menyatakan apresiasiku terhadap tindakan cepat dari Wali Kota Surakarta, Respati Ahmad Ardianto, yang telah menutup secara sementara kedai tersebut pada tanggal 26 Mei 2025. Selain melakukan penutupan sementara, Wali Kota juga berinisiatif untuk melaksanakan evaluasi tentang halal bersama dengan BPOM, Lembaga Pengawas Obat dan Makanan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah,” katanya.
"Keputusan Walikota Respati sangat sesuai untuk menenangkan keadaan. Namun, kita perlu mengambil tindakan tambahan supaya insiden serupa tidak terjadi lagi," kata Henry.
Menanggapi kejadian tersebut, Golkar bertekad untuk mengembangkan pendidikan tentang keterbukaan informasi terkait produk UMKM dan UKM yang didasarkan pada prinsip syariah atau memenuhi standar halal.
Setiap aktivitas ekonomi pada masa kini perlu memahami makna signifikansi sertifikasi halal ataupun nonhalal beserta prosedur untuk mendapatkannya dengan cara yang legal dari institusi berwenang pemerintahan.
"Intinya adalah menciptakan kepercayaan pelanggan, bukan hanya mematuhi aturan dalam proses pembelajaran saja. Kepercayaan ini sangat berpengaruh pada produk dan layanan yang diproduksi oleh pengusaha agar tidak merugikan publik secara keseluruhan sebagai pemakainya," tegasnya.
Post a Comment