bali.Masrizky , MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati ditemani oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum M. Amin Imran turut hadir dalam acara NGOPI ANGGARAN (Ngobrol Pagi Tentang Anggaran) yang diselenggarakan di aula Tambora Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Wilayah DJPb) Propinsi NTB pada hari Rabu, 21 Mei.
Hadir pula 19 pemimpin unitkerja dari daerah tugas tersebut. Kanwil DJPb NTB .
Ngopi Anggaran ini diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi NTB untuk meningkatkan kerjasama antar pihak dan membentuk budaya pengendalian keuangan yang baik.
Kegiatan itu bertujuan pula untuk mempercepat pemakaian dana, menambah mutu performa dalam mengatur finansial negara, sekaligus membantu tercapainya sasaran pembangunan nasional yang adil dan lestari di NTB.
Kakanwil DJPb Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, menekankan kepada unitkerja untuk mempercepat pelaksanaan realisasi anggarannya.
"Tujuannya adalah agar pengeluaran pemerintah dapat mendorong perkembangan ekonomi secara regional sambil terus mempertimbangkan perancangan pembelanjaan serta mengantisipasi penumpukkan diakhir tahun anggaran," jelas Ratih Hapsari.
Ratih Hapsari Kusumawardhani mendorong unitkerja agar memanfaatkan Sistem Pembayaran Digital.
Misalkan dengan memakai Platform Pembayaran Pemerintah (P3) serta Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) guna meningkatkan transparansi dan manajemen keuangan kas yang lebih efektif.
Ratih Hapsari turut menekankan pentingnya peningkatan kesadaran sumber daya manusia tentang ketentuan keuangan serta alur kerja dalam implementasi anggaran.
“Tingkatkan akuntabilitas proses pelaksanaan anggaran dengan meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggaran dan melaksanakan monitoring, evaluasi serta pengendalian internal.
Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan penting juga untuk memperbaiki kualitas dan keabsahan catatan pencapaian hasil keluaran.
Kepala Kantor Wilayah NTB, I Gusti Putu Milawati, berbicara tentang efisiensi dan pemakaian dana dalam anggaran yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB.
Mila, seperti panggilannya, mengatakan bahwa penyusunan ulang struktur di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempengaruhi anggaran untuk gaji karyawan.
Ini menghasilkan surplus anggaran untuk gaji pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat. Pada awalnya, perkiraannya adalah ada sekitar 169 karyawan, namun usai penyusunan ulang, jumlah tersebut berkurang menjadi 106 karyawan.
Dampak dari hal tersebut pasti akan terlihat pada angka IKPA Kantor Wilayah, terutama di sektor Indikator Hal. III DIPA serta dalam aspekPenyerapan Anggaran.
Maka, langkah apa yang perlu diambil oleh Kanwil Hukum NTB supaya realisasi anggarannya masih bisa mencapai tingkat optimal," jelas Mila.
Kakanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menekankan untuk terus mempertahankan tingkat IKPA yang telah dicapai.
Tindakan yang bisa diambil adalah melakukan perbaikan terhadap Pasal III DIPA. Dana sisa yang ada seharusnya ditambahkan pada periode Desember kemudian bekerja sama dengan satuan kerja eselon 1 guna menyelesaikan proses penyempurnaan anggaran ataupun pengembalian dana kepada unit kerja eselon pertama ini. (jpnn)
Post a Comment