
Masrizky.biz.id- Pernyataan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Gerindra Endipat Wijaya yang menginginkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) lebih giat menyampaikan informasi tentang upaya pemerintah dalam menangani bencana di Sumatera, mendapat perhatian masyarakat.
Karena itu, dalam pernyataannya, Endipat juga menyebut bantuan donasi publik yang terkumpul dari konten kreator Ferry Irwandi.
Hal tersebut diungkapkan dalam rapat kerja bersama Komdigi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12).
Menurut Endipat, kurangnya informasi menyebabkan upaya pemerintah, termasuk pendistribusian bantuan yang besarnya mencapai triliunan rupiah, tidak terlihat oleh masyarakat.
"Ke depan Kementerian Komdigi ini memahami dan mengenal secara tepat isu-isu sensitif nasional serta membantu pemerintah dalam menyebarkan dan memperkuat informasi, sehingga tidak kalah viral dibandingkan dengan rekan-rekan yang saat ini, terutama di Aceh, Sumatra, dan daerah lainnya," ujar Endipat.
Endipat secara khusus menyebutkan aksi pengumpulan dana yang viral dan berhasil mengumpulkan sekitar Rp 10 miliar.
Meski tidak menyebutkan nama, masyarakat yakin sindiran tersebut ditujukan pada kreator konten Ferry Irwandi yang berhasil mengumpulkan dana masyarakat sebesar Rp 10 miliar dalam waktu 24 jam.
Menurut Endipat, jumlah donasi itu tidak proporsional dengan besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan.
"Orang-orang hanya menyumbangkan Rp 10 miliar. Negara sudah memberikan triliun-triliunan ke Aceh, Bu. Jadi hal-hal seperti itu, mohon diperhatikan," katanya.
Siapa Endipat Wijaya?
Endipat Wijaya adalah salah satu wajah baru yang akan duduk di DPR RI pada periode 2024–2029. Dengan latar belakang pendidikan teknik dan pengalaman luas di dunia industri, ia mewakili Daerah Pemilihan Kepulauan Riau (Kepri).
Sekarang, Endipat menjalankan tugasnya di Komisi I DPR yang menangani bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi, informatika, dan intelijen.
Endipat lahir di Bengkulu pada tanggal 31 Mei 1984. Sejak kecil, ia terkenal sebagai seseorang yang taat aturan dan memiliki minat besar terhadap bidang sains serta teknologi.
Ia menempuh pendidikan menengah di Sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara, Magelang, salah satu lembaga pendidikan ternama yang sering menghasilkan pemimpin di Indonesia.
Pendidikan tinggi diselesaikan di Institut Teknologi Bandung (ITB), dengan gelar Sarjana Teknik Metalurgi pada tahun 2006.
Setelah menghabiskan waktu di dunia industri, ia melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Swiss German University pada tahun 2019.
Sebelum memasuki dunia politik, Endipat membangun karier di sektor industri. Ia memulai perjalanan profesionalnya sebagai teknisi di Double A Group, sebuah perusahaan besar yang bergerak di bidang pulp dan paper.
Pengalaman itu memberinya pemahaman mengenai proses produksi serta pengelolaan industri yang berbasis teknologi.
Kemudian, ia melanjutkan perjalanan karirnya di PT Kaltim Prima Coal (KPC), salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia yang beroperasi di Kalimantan Timur.
Pengalaman bekerja di bidang energi dan pertambangan akhirnya membentuk pandangannya tentang pentingnya pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan yang berkelanjutan.
Masuk ke Dunia Politik
Endipat mulai terlibat dalam dunia politik sejak 2011 melalui Partai Gerindra. Ia dianggap sebagai anggota muda dengan dasar kemampuan teknis yang kuat dan keterampilan komunikasi publik yang berkembang pesat. Berdasarkan catatan tersebut, ia kemudian mencalonkan diri dalam Pemilu Legislatif 2024.
Di Pemilu 2024, Endipat berhasil memperoleh 105.413 suara, membuatnya menjadi kandidat dengan perolehan suara terbanyak di Dapil Kepulauan Riau. Prestasi ini membawanya menjadi anggota DPR RI untuk masa jabatan 2024–2029.
Di DPR RI, Endipat bertugas di Komisi I, komisi yang menangani isu-isu penting seperti pertahanan negara, hubungan internasional, kebijakan digital, keamanan siber, dan intelijen.
Selain itu, ia diangkat dalam posisi krusial sebagai Wakil Ketua BAKN DPR RI (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), lembaga internal yang bertugas memperkuat pengawasan terhadap audit dan pengelolaan keuangan negara.
Di posisi tersebut, Endipat sering menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan kejelasan tugas masing-masing lembaga audit seperti BPK dan BPKP, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam fungsi serta risiko konflik dalam pengawasan negara.
Post a Comment