JAKARTA, Masrizky.biz.idMenteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membantah tudingan yang menyebut bahwa dirinya mengizinkan pembukaan lahan seluas 1,6 juta hektar di kawasan hutan dan memberikan izin pengembangan lahan di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau.
Dua topik tersebut kembali menjadi perbincangan hangat karena dikaitkan dengan masa jabatannya sebagai Menteri Kehutanan.
Zulhas menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan izin untuk membuka lahan baru seluas 1,6 juta hektar.
Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai pengaturan tata ruang untuk memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.
Dulunya, saat Indonesia belum ada, kita adalah Kesultanan, negara bangsa, hak ulayat, hak adat, dan hak masyarakat. Di Sumatra terdapat Kesultanan Deli, sedangkan di Cirebon ada Kesultanan Cirebon. Yang masih memiliki sultan hingga saat ini hanya Yogyakarta. Sementara yang lain telah masuk ke dalam NKRI, sehingga seluruh tanahnya dimiliki oleh NKRI," kata Zulhas dalam BIG Conference 2025, Senin (8/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa kampung, desa, dan masyarakat adat telah ada sejak masa kolonial. Pemekaran wilayah serta pengembangan infrastruktur menyebabkan kawasan tersebut memerlukan Rencana Tata Ruang. Oleh karena itu, pelepasan kawasan hutan dilakukan agar wilayah tersebut memiliki kejelasan hukum. Ia mengatakan bahwa kampung, desa, dan komunitas adat sudah ada sejak zaman kolonial. Perluasan wilayah dan pembangunan infrastruktur membuat kawasan tersebut perlu memiliki Rencana Tata Ruang. Untuk itu, penghapusan kawasan hutan dilakukan agar wilayah tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menyampaikan bahwa kampung, desa, dan masyarakat adat sudah ada sejak masa penjajahan. Pemekaran wilayah dan pengembangan infrastruktur menyebabkan kawasan tersebut membutuhkan Rencana Tata Ruang. Karena itu, pemberian status hutan dilakukan agar wilayah tersebut memiliki kepastian hukum.
"Itu disebut tata ruang. Rencana tata ruang agar memberikan kejelasan hukum bagi masyarakat berdasarkan permintaan tokoh masyarakat, tokoh adat, bupati, gubernur, dan masyarakat luas," kata Ketua Umum PAN tersebut.
Zulhas menegaskan bahwa penghapusan kawasan hutan seluas 1,6 juta hektar bukan berarti pemberian izin baru. Ia contohkan Kota Palangkaraya yang pernah tercatat berada dalam kawasan hutan. Wilayah yang sudah menjadi permukiman dianggap perlu memiliki status hukum yang jelas.
"Dilihat, tidak ada izin baru. Itulah yang dimaksud 1,6 juta itu, untuk kepastian wilayah. Seperti Palangkaraya, yang merupakan kawasan hutan, meskipun menjadi kota. Jadi diperlukan kejelasan, tetapi sama sekali tidak ada izin baru," katanya.
Pelepasan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan 878/Menhut-II/2014.
Mengenai Taman Nasional Tesso Nilo, Zulhas menegaskan bahwa ia tidak pernah memberikan izin pengembangan lahan di kawasan tersebut. Ia menyatakan bahwa wilayah taman nasional tidak dapat diberikan izin apapun.
"Tesso Nilo merupakan taman nasional. Taman nasional tidak boleh diberikan izin apa pun. Oleh karena itu, tidak ada Menteri Kehutanan yang berani memberikan izin, bukan hanya saya. Siapa pun Menterinya pasti tidak berani. Jika memberikan izin di Tesso Nilo, maka langsung terkena pidana," katanya.
Ia menilai kerusakan di Tesso Nilo telah muncul sejak awal masa reformasi ketika kawasan tersebut dimasuki oleh ribuan orang. Oleh karena itu, ia meragukan tuduhan yang ditujukan kepadanya.
"Apakah Tesso Nilo rusak? Pada masa reformasi sudah diserbu, sekarang ada 50.000 penduduk di sana. Lalu apa salah Zulkifli Hasan? Namun jika orang mengatakan semua bersalah, saya menerima saja," katanya.
Zulhas juga merespons pernyataan masyarakat yang menghubungkan dirinya dengan bencana longsor dan banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Ia menekankan bahwa Tesso Nilo berada di Riau, wilayah yang tidak terkena dampak bencana tersebut.
Ia bahkan menyebutkan komentar yang mengaitkan namanya dengan bencana di Thailand dan Malaysia.
"Yang menjadi masalah bagi saya adalah Tesso Nilo. Itu berada di Riau, dan Riau tidak mengalami bencana apa pun. Namun, bencana yang terjadi di Thailand dan Malaysia juga disebut sebagai kesalahan saya. Ya tidak apa-apa, saya memaafkannya," katanya.
Post a Comment