Rocky Gerung Mengkritik Kabinet Prabowo
Pengamat politik, Rocky Gerung, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengalami kesulitan dalam memimpin kabinetnya. Menurutnya, masalah ini muncul karena jajaran di Kabinet Merah Putih terbentuk dari transaksi elektabilitas, bukan etikabilitas.
Pernyataan ini disampaikan oleh Rocky saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran dan dialektika Buku Filsafat Pemerintah yang digelar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Kampus IPDN, Jakarta, pada Sabtu (4/10/2025). Ia menilai bahwa kekhawatiran akan adanya keretakan dalam kabinet tersebut muncul karena kurangnya dasar etis dalam pembentukan anggota kabinet.
"Jika sekarang Pak Prabowo pusing, seluruh anggota kabinetnya hasil transaksi elektabilitas, bukan transaksi etikabilitas. Itu yang menyebabkan kita menduga bahwa ada semacam rupture, keretakan di dalam kabinet ini," ujar Rocky Gerung.
Rocky menegaskan bahwa Prabowo adalah sosok pemimpin yang tegas. Namun, ketegasannya hanya terlihat dalam lingkungan sistem komando. Hal ini juga terlihat dari beberapa program yang dicanangkan Prabowo, seperti Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang memiliki tujuan baik tetapi tidak sesuai dengan pelaksanaannya.
"Ide tentang MBG beda diwujudkan. Ide tentang koperasi, ide tentang apa aja tuh. Jadi kita mau baca sebetulnya, ilmu pemerintahan ini pertama-tama adalah payung untuk memperlihatkan bahwa pemerintahan efektif kalau ada penerimaan etis," kata Rocky.
Menurutnya, Prabowo sendiri seperti tidak dipandu secara sempurna terhadap fondasi atau struktur dasar yang membentuk suatu masyarakat.
Update Data Kasus Keracunan MBG
Badan Gizi Nasional (BGN) telah merilis update data kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam periode Januari hingga 25 September 2025, tercatat 70 kasus keracunan MBG dengan total korban sebanyak 5.914 orang.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menyampaikan permintaan maaf atas insiden ini. Ia menyatakan bahwa BGN bertanggung jawab penuh atas semua kesalahan, termasuk menanggung seluruh biaya dari anak-anak yang terkena dampak keracunan tersebut.
"Kami bertanggung jawab penuh, dan membiayai semuanya atas apa yang terjadi. Kami tidak akan berusaha keras, tidak akan mentoleransi siapapun yang melanggar SOP kami," jelas Nanik.
Penutupan Dapur MBG
Berdasarkan data BGN, sebanyak 45 dapur MBG ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Dapur-dapur ini dianggap tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan.
"Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penelitian, baik investigasi maupun perbaikan-perbaikan, sarana dan fasilitas selesai dilakukan," tambah Nanik.
Peringatan Tegas ke SPPG
Nanik meminta semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi SOP dan juknis. BGN memberikan batas waktu 1 bulan bagi SPPG untuk melengkapi SLHS (sertifikat layak izin dan sanitasi), sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang layak pakai dalam waktu 1 bulan.
"Kalau tidak memenuhi, tidak mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat halal, dan juga sertifikat untuk kelayakan air yang bisa dikonsumsi, kami akan menutup SPPG," tegas Nanik.
Post a Comment