
masrizky.biz.id- Rombongan dari berbagai kelompok berkumpul di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/8/2025).
Aksi yang dikenal dengan nama demo 25 Agustus 2025 ini berlangsung sejak pagi hari, dengan berbagai tuntutan yang muncul mulai dari isu RUU Perampasan Aset hingga penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR.
Mahasiswa yang menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI berperan sebagai salah satu motor utama.
Mereka meminta DPR segera menyetujui RUU Perampasan Aset yang dianggap penting dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi.
"Kurang lebih 80 orang hadir. Mereka menyampaikan keluhan terkait RUU Perampasan Aset," ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki, dilansir darimasrizky.biz.id, Senin (25/8/2025).
Lalu, apa saja tuntutan dari aksi demonstrasi dan keluhan yang disampaikan oleh massa?
Mahasiswa meminta DPR menyetujui RUU Pengambilalihan Aset Mahasiswa menginginkan DPR menetapkan RUU Perampasan Aset Mahasiswa mendesak DPR untuk mengesahkan RUU Pengambilalihan Aset Mahasiswa memohon DPR menyetujui RUU Perampasan Aset Mahasiswa menuntut DPR mengesahkan RUU Pengambilalihan Aset
Di dalam pidatonya, mahasiswa menentang praktik oligarki, politik keluarga terkenal, serta pengkomersialan pendidikan.
Tekanan untuk membersihkan pemerintah dari tindakan korupsi menjadi salah satu ajakan yang paling keras terdengar di depan gedung parlemen.
Koordinator pelaksana kegiatan ini antara lain, Abdul Wahid Kaliki bersama Raka Abimanyu dan Ade Pratama.
Pada aksi ini, para peserta menuntut komitmen DPR RI dalam menyelesaikan agenda hukum.
Isu Undang-Undang Penyitaan Aset bersinggungan dengan kekhawatiran masyarakat setelah berita kenaikan tunjangan anggota DPR RI menyebar di media sosial.
Tanggapan kritis yang marak dibicarakan di internet akhirnya berubah menjadi ajakan aksi dengan tema "Revolusi Rakyat Indonesia" yang kini diwujudkan melalui demonstrasi.
Beberapa hari sebelumnya, beredar undangan untuk melakukan aksi melalui berbagai media sosial.
Undangan ini mendorong warga dari berbagai latar belakang untuk datang ke depan DPR.
Beberapa peserta tidak memakai atribut organisasi tertentu, menunjukkan bahwa aksi ini bersifat terbuka untuk siapa saja yang merasa khawatir terhadap situasi saat ini.
Beberapa peserta tampak mengabadikan kejadian tersebut untuk dibagikan di media sosial. Peristiwa ini menyebabkan aksi protes tidak hanya terjadi di luar ruangan, tetapi juga menyebar di dunia maya.
Ojol suarakan keresahan ekonomi
Selain para mahasiswa, pengemudi taksi online juga hadir mengisi halaman depan DPR. Mereka datang dengan memakai jaket identitas dan membawa sepeda motor.
Safri (32), seorang pengemudi ojek online dari Grogol, menyatakan bahwa kedatangannya hanya untuk menyampaikan keluhan.
"Mau bertemu wakil rakyat, di mana Uya Kuya, Eko Patrio yang kemarin menari-nari," katanya, dikutip darimasrizky.biz.id, Senin.
Selanjutnya, Safri menyampaikan keluhannya mengenai situasi ekonomi yang semakin berat.
"Ya karena sekarang kondisi ekonomi sangat sulit, apa pun jadi susah. Segala sesuatu terasa mahal, sedih melihat istri dan anak saya di rumah," katanya.
Ari (26), rekan pengemudi lainnya, menyampaikan kekhawatiran serupa terkait aturan aplikator.
"Kita ini semakin menderita, saya sudah mencoba berbagai aplikasi untuk mengangkut, tetap saja parah semua," katanya.
Ia juga menyebutkan kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak adil.
"Mohon jangan hanya memikirkan keuntungan pribadinya. Gajinya naik, itu kan juga berasal dari kita (pajaknya)," kata Ari.
Suasana demo di lapangan
Kondisi memburuk saat petugas membangun penghalang beton setinggi 1,8 meter di depan pintu masuk DPR.
Rakyat menuntut petugas agar membuka pintu gedung untuk menyampaikan keluhan mereka.
"Hai, katanya akan dibuka pintunya, fitnah, fitnah!" teriak sejumlah orang, dilaporkan darimasrizky.biz.id, Senin.
Beberapa pengemudi ojek online menolak ketika petugas lalu lintas meminta mereka menggeser kendaraan mereka.
Kehadiran penjual makanan dan minuman di trotoar memperkaya suasana keramaian.
Jalan Gatot Subroto mengalami kemacetan karena banyak pengendara mengurangi kecepatan kendaraannya untuk menyaksikan aksi yang sedang berlangsung.
1.250 aparat ditugaskan
Kepolisian menekankan pengamanan yang dilakukan melalui pendekatan yang bersifat meyakinkan.
Kepala Kepolisian Resor Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa mereka berupaya memastikan kegiatan berjalan dengan aman dan teratur.
"Kami berharap kegiatan berjalan dengan aman, teratur, dan tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan agar penyampaian aspirasi publik berjalan lancar," katanya, dikutip darimasrizky.biz.id, Senin.
Sebanyak 1.250 anggota gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan. Mereka terlebih dahulu mengikuti simulasi Tactical Wall Game serta apel persiapan guna menyamakan langkah di lapangan.
Susatyo memperingatkan para peserta demo agar tidak merusak fasilitas umum atau membakar ban.
"Harap sampaikan pendapat, namun tetap berada dalam batas hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan segalanya berjalan dengan aman dan kondusif," ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam isu yang belum diketahui kebenarannya.
"Jangan terpengaruh oleh berita buruk. Bijaklah dalam menerima informasi dan jaga kekompakan," kata Susatyo.
Sementara itu, peristiwa 25 Agustus 2025 menunjukkan keterlibatan suara dari mahasiswa, ojek online, dan masyarakat umum.
Tuntutan yang mereka ajukan meliputi masalah hukum, politik, serta kesejahteraan ekonomi sehari-hari.
Tuntutan yang awalnya hanya menyebar di media sosial berubah menjadi aksi demonstrasi nyata di depan kantor DPR RI. Topik RUU Pengambilalihan Aset, kenaikan tunjangan anggota DPR, serta kekhawatiran ekonomi para pengemudi ojek online menjadi titik temu dari aspirasi masyarakat yang semakin luas.
(Sumber: masrizky.biz.id/Lidia Pratama Febrian, Ridho Danu Prasetyo | Editor: Larissa Huda, Akhdi Martin Pratama)
Post a Comment