masrizky.biz.id, JAKARTA -Pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2025 sebesar 5,12 persen yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memicu perdebatan antara para analis dan akademisi. Bahkan, beberapa ekonom mengirim surat ke PBB untuk meragukan validitas data yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Perdebatan dimulai dari data pertumbuhan yang dirilis oleh BPS, yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Singkatnya, bagaimana mungkin PDB tumbuh begitu besar jika daya beli masyarakat menurun, pengeluaran rumah tangga berkurang, dan beberapa indikator lainnya juga menunjukkan penurunan.
BPS berusaha menjaga kredibilitasnya dengan mengundang berbagai ahli, ekonom, dan jurnalis untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai isu tersebut. Termasuk dalam hal asumsi yang digunakan hingga munculnya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen.
Salah satu peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Direktur Riset Prasasti Piter Abdullah Redjalam.
Pusat Studi Kebijakan adalah organisasi independen yang didirikan pada tahun 2025 di Jakarta. Lembaga ini berupaya menjadi perantara antara dunia bisnis, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan publik, dengan fokus pada penelitian berbasis data dan dialog strategis lintas sektor.
Prasasti dibangun oleh beberapa tokoh nasional, termasuk seorang pengusaha dan adik Presiden Prabowo Subianto, yaitu Hashim Djojohadikusumo; mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, Soedradjad Djiwandono; Chatib Basri; serta Arcandra Tahar.
"Setelah pulang dari diskusi yang mendalam, saya banyak memikirkan bagaimana kita sebagai ekonom dapat memahami fenomena perubahan pola konsumsi masyarakat terkait dengan data pertumbuhan ekonomi," katanya dalam percakapan santai dengan media.
Intinya, banyak asumsi yang perlu direvisi karena sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini, atau kurang tepat dalam menggambarkan dan memahami perilaku ekonomi masyarakat pada masa kini. Ekonomi digital, wabah pandemi 2019, berkembangnya AI, serta berbagai fenomena baru memang telah mengubah perspektif kita, khususnya generasi Z, terhadap kehidupan. Di sisi lain, dalam mengukur dan menghitung data ekonomi, kita masih menggunakan pendekatan dari generasi baby boomer dan milenial.
"Karena analisisnya berbeda, maka kesimpulannya juga berbeda. Saya harus mengakui bahwa saya perlu belajar lebih banyak lagi dan segera beradaptasi dalam memahami tantangan zaman yang terus berubah serta membawa banyak kejutan," ujar Piter yang juga tercatat sebagai Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).
Piter memberikan beberapa contoh situasi. Misalnya, angka penjualan mobil yang selama ini sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi. Penurunan volume penjualan mobil biasanya dianggap sebagai tanda adanya masalah dalam perekonomian. Dulu, pola pikir seperti ini memang benar, tetapi sekarang kebenarannya sudah lebih bersifat relatif. Saat ini, masyarakat justru lebih nyaman menggunakan transportasi umum atau layanan ojek online untuk keperluan mobilitas, sehingga tidak terlalu membutuhkan mobil.
Membeli mobil baru atau mobil mewah tidak lagi menjadi hal utama. Anak-anak masa kini lebih memilih menabung untuk berlibur, menghadiri konser, atau menghabiskan uang untuk berkumpul di akhir pekan.
"Maka ketika kita melihat data penjualan mobil menurun, kita mungkin tidak dapat langsung menyimpulkan bahwa penggunaan berkurang, kemampuan beli melemah, dan perekonomian sedang melambat," katanya.
Analogi yang serupa juga dapat diterapkan dalam memahami data penjualan rumah, di mana generasi saat ini lebih memilih menyewa apartemen atau mengontrak daripada terikat dengan kredit pemilikan rumah hingga 10-15 tahun ke depan. Mereka merasa lebih nyaman mengontrak di pusat kota dibandingkan memiliki rumah sendiri di daerah pinggiran.
Dulu alasan utamanya adalah harga rumah yang terlalu tinggi sehingga rasio penghasilan terhadap cicilan bulanan sudah terlalu berat. Kini alasan yang muncul lebih bersifat filosofis, yaitu mengenai kualitas hidup dan tidak ingin menua di jalan akibat kehabisan waktu dari rumah ke tempat kerja. Dengan situasi seperti ini, mereka mempertimbangkan menyewa properti lebih menguntungkan dibandingkan membeli.
"Zaman terus berkembang dan pandangan masyarakat juga terus berubah. Oleh karena itu, tugas kita adalah melatih alat analisis yang berbeda agar tidak salah dalam memahami, menggunakan asumsi, lalu mengambil kesimpulan," ujar Piter.
Piter memberikan contoh lainnya yaitu fenomena Rojali (rombongan jarang membeli) dan Rohana (rombongan hanya bertanya) di pusat perbelanjaan. Banyak mal yang ramai, namun pemilik toko mengeluhkan penurunan angka penjualan. Kemudian, kita mengasumsikan bahwa konsumsi dan daya beli masyarakat menurun. Kesimpulan ini terlalu cepat karena kita lupa bahwa perilaku belanja masyarakat kita telah berubah, semakin sering berbelanja secara online karena alasan kepraktisan dan harga yang lebih murah.
"Artinya, kemampuan membeli masih ada tetapi cara berbelanja telah berubah," katanya.
Namun, Piter menekankan bahwa penggunaan data penjualan semen, rumah, dan kendaraan bermotor dalam memahami fenomena ekonomi tetap memiliki peran penting, tetapi bukan lagi menjadi prioritas utama dan harus dikombinasikan dengan data-data lain yang lebih sesuai.
"Untuk membuat data yang disampaikan lebih dapat dipercaya dan diskusi publik mengenai cara membaca pertumbuhan ekonomi menjadi lebih bermakna, inisiatif BPS dalam bertemu berbagai kalangan dan pemangku kepentingan adalah langkah yang positif. Kepercayaan harus dibangun dengan sikap transparan, termasuk dengan menjelaskan metode yang digunakan," tutup Piter.
Post a Comment