Masrizky, TERNATE - PT PLN (Persero) bersiap untuk melaksanakan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 yang telah secara resmi dilaunching oleh Pemerintah dan akan menjadi rujukan utama dalam pengembangan infrastruktur energi listrik di tanah air selama satu dasawarsa mendatang.
Pada dokumen strategis tersebut, tambahan kapasitas pembangkit listrik dalam sepuluh tahun mendatang diperkirakan sebanyak 69,5 gigawatt (GW), di mana bagian dari campuran energi baru dan terbarukan (EBT) akan menyumbang 76%. Hal ini membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk tahun 2023-2024 menjadi yang paling ramah lingkungan sampai saat ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa RUPTL 2025-2034 adalah referensi utama untuk sektor kelistrikan di tanah air yang akan memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan tujuan Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.
Penetapan RUPTL juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan kedaulatan energi serta transisi energi di negera kita.
Jika kita menerapkan dengan disiplin, tahun 2034 tersebut telah melebihi tujuan dari RUKN (Rencana Umum).
Ketenaganukliran Nasional mengenai energi terbarukan."
"Yang terpenting adalah kami tetap konsisten," ungkap Bahlil pada saat Konferensi Pers RUPTL 2025-2034 di Jakarta, Senin (26/5).
Dalam dokumen terbarunya tentang Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), Bahlil menyatakan bahwa Pemerintah telah mengatur agar campuran energi berbasis teknologi bersih mencapai 76% atau setara dengan 52,9 GW dari seluruh penambahan daya pembangkit listrik. Kontribusi tersebut meliputi pembangkit tenaga surya senilai 17,1 GW, hidroelektrik sebanyak 11,7 GW, panasbumi 5,2 GW, bioenergi 0,9 GW, serta energi nuklir sebesar 0,5 GW.
Proyek hijau itu didukung pula oleh sistem penyimpanan daya berkapasitas 10,3GW yang mencakup fasilitas pumped storage dengan total kapasitas PLTA senilai 6GW serta sistem penyimpanan baterai atau BESS seluas 4,3GW.
Sementara itu, bagian dari energi fosil hanya menyumbang kira-kira 24% dari penambahan kapasitas total yang meliputi Pembangkit Listrik Berbahan Bakar Gas dengan daya 10,3 GW serta Pembangkit Listrik Batu Bara senilai 6,3 GW.
"Semua ini kami laksanakan sambil mengevaluasi, mengukur laju perkembangan ekonomi kita. Oleh karena itu, pemakaian tenaga listrik per orang pun telah dihitung dengan teliti," jelas Bahlil.
Bahlil menyatakan bahwa peningkatan kemampuan pembangkit listrik akan dijalankan dalam dua langkah. Selama lima tahun awal, diperkirakan bakal ditambah dayanya hingga 27,9 gigawatt dengan rincian 12,2 gigawatt dari sumber berkelanjutan, termasuk 3,2 gigawatt untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air, 6 gigawatt untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya, 1,6 gigawatt untuk Pembangkit Listrik Tenaga Angin, 0,9 gigawatt untuk Pembangkit Listrik Tenega Panas Bumi, serta 0,5 gigawatt untuk Pembangkit Listrik Bioenergi dan konstruksi fasilitas penyimpanan tenaga sebanyak 3 gigawatt.
Di samping itu, ditambahkan pula 9,2 GW Daya Produksi Listrik menggunakan Turbin Gas, serta 3,5 GW Daya Produksi Listrik berbahanbakar Uap dengan kadar gas rumah kaca rendah dari proyek-proyek yang sudah memasuki fase akhir pembangunan.
"Setelah itu, selama lima tahun ke depan, dari total tambahan kapasitas pembangkit listrik 41,6 GW yang direncanakan, gabungan energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi akan mendukung sebanyak 37,7 GW atau kira-kira 90% dari keseluruhan kapasitas tersebut. Sedangkan sisa bagian yaitu 3,9 GW akan dihasilkan oleh pembangkit berbasis fosil," papar Bahlil.
Sesuai dengan itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pun menggarisbawahi kesanggupan PLN untuk menerapkan RUPTL yang paling ramah lingkungan sepanjang sejarah.
Mereka bertekad memperbaiki kemampuan dan ketahanan jaringan listrik mereka yang menggunakan energi ramah lingkungan menjadi lebih efisien dan bersahabat dengan kantong melalui optimalisasi penggunaan sumber dayaalam dalam negeri.
Sebagai perusahaan milik negara yang aktif dalam bidang energi listrik, PLN bersedia menerapkan petunjuk dari pemerintah lewat Kementerian ESDM untuk mengimplementasikan Rencana Umum Percepatan Transformasi Listrik 2025-2034.
Dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Hijau ini, PLN bertekad untuk menyediakan sistem kelistrikan yang handal, ramah lingkungan, serta berkesinambungan sesuai dengan visi presiden Prabowo Subianto. Demikian menutup penjelasannya Darmawan. (*)
Post a Comment