Optimalisasi Aset Wakaf Untuk Mendukung Ambisi 3 Juta Hunian Rumah MBR

Masrizky , JAKARTA - Departemen Agama ( Kemenag Mengadakan pertemuan strategis untuk mengeksplorasi penggunaan harta wakaf guna mensupport Program Perumahan 3 Juta Rumah bagi Kelompok Berpendapatan Rendah (BPR), pada hari Rabu tanggal 28 Mei.

Proyek ini adalah komponen dari Visi Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, yang mengutamakan peningkatan sarana prasarana, pembagian keuntungan ekonomi secara merata, serta meningkatkan toleransi di antara umat berbagai agama.

Kepala Badan Pendidikan Islam Departemen Agama, Abu Rokhmad, menganggap bahwa wakaf dapat menjadi jawaban untuk masalah kurangnya lahan serta biaya properti yang melambung tinggi.

Lahan wakaf bisa jadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan ini. hunian layak menurut Abu Rokhmad. "Untuk warga yang tidak mampu," tambahnya.

Rapat audiensi itu menetapkan kesepakatan yang menyatakan bahwa Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf akan bertanggung jawab dalam merumuskan rancangan kerjasama teknis di antara berbagai kementerian.

Penyusunan ini akan meliputi rancangan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang didasarkan pada Pasal 45 dari Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 mengenai implementasi Undang-Undang tentang Wakaf.

Penentuan tujuan program akan mengacu pada Data Tunggal Sosioekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bahwa tindakan pengembangan bersifat tepat sasaran.

Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Aziz Andriansyah, menegaskan bahwa distribusi pembangunan akan merata.

“Program tiga juta rumah ini kami rancang untuk menjangkau masyarakat di perkotaan, pedesaan, dan pesisir,” kata Aziz.

Aziz menambahkan bahwa program ini bukan merupakan skema rumah gratis, melainkan pembiayaan terjangkau dan berkelanjutan. “Agar setiap keluarga memiliki akses terhadap hunian tanpa membebani masa depan mereka,” ujarnya.

Selain mengurangi backlog perumahan, inisiatif ini juga mendorong fungsi baru aset wakaf di luar sektor keagamaan. Pemerintah berharap model ini menjadi proyek percontohan nasional dan memperkuat semangat gotong royong untuk pembangunan inklusif dan berkeadilan. (jlo/jpnn)