Masrizky, JAKARTA - Kementerian Keuangan melaksanakan perubahan signifikan dalam jajaran pejabat senior eselon I pada hari Jumat, 23 Mei 2025.
Ada sebanyak 22 pejabat eselon I yang diangkat hari ini. Pejabat-pejabat tersebut mencakup Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, sampai dengan Sekretaris Kementerian Keuangan serta para asisten khusus di Kementerian Keuangan.
"Menteri Keuangan telah mengangkat saudara-saudara ke posisi terbaru dalam lingkup Kementerian Keuangan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Lalu bagaimanakah kekayaan pada pejabat baru di Kementerian Keuangan ini?
- Dirjen Pajak Bimo Wijayanto
Sebelumnya, Bimo merupakan bagian dari tim pendukung Menko Luhut Pandjaitan di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves). Karir profesionalnya dimulakan dengan posisi sebagai pegawai pajak dan sempat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai bulan Januari tahun 2003 sampai Januari tahun 2010.
Mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) KPK, Bimo diketahui menyampaikan total hartanya sebanyak tiga kali. Dia pertama kali melaporkan kekayaannya sebagai Tenaga Ahli Utama KSP RI, dengan jumlah sebesar Rp5,97 miliar pada 2019. Laporan berikutnya, total hartanya naik menjadi Rp6,17 miliar. Sedangkan pada laporan paling baru mencapai Rp6,67 miliar. Dari jumlah harta ini, dominasi harta Bimo adalah tanah dan bangunan mencapai Rp5,8 miliar.
- Sekretaris Jenderal Heru Pambudi
Situs LHKPN mencantumkan kekayaan hingga akhir 2024 mencapai Rp71,01 miliar, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp48,77 miliar.
Harta Heru sendiri sebagian besar adalah kas dan setara kas yang mencapai Rp4,38 miliar. Sedangkan surat berharga mencapai Rp12,16 miliar. Sedangkan tanah dan bangunan yang dimiliki hanya Rp3,52 miliar.
- Direktur Jenderal untuk Strategi Ekonomi dan Keuangan Publik Febrio Nathan Kacaribu
Febrio, mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, mengungkapkan harta senilai Rp16,76 miliar per 31 Desember 2024. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni Rp13,36 miliar di 2023.
Febrio secara pribadi menyatakan bahwa kekayaannya mayoritas terdiri dari surat berharga senilai Rp11,04 miliar, uang tunai dan setara kas sebesar Rp1,01 miliar, serta harta lain-lain dengan nilaiRp3,1 miliar.
- Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman
Orang tersebut sebelumnya mengurusi Direktorat Jenderal Anggaran Keuangan di Kementerian Keuangan. Pada akhir tahun 2024, Luky menyatakan kekayaannya senilai Rp52,2 miliar. Di sisi lain, pada tahun 2023, ia melaporkan memiliki hartanya sebesar Rp39,73 miliar.
Lucky mencatat bahwa jumlah uang tunai dan setara tunai mencapaiRp24, 77 miliar. Kemudian, ia melaporkan surat berharga senilai Rp14, 97 miliar. Tanah serta gedung-gedungan dinyatakan bernilai sebesar Rp11 miliar.
- Direktur Jenderal Bea dan Cukai Letnan Jendral TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama
Sosok yang memiliki latar belakang militer ini merupakan wajah baru di Kementerian Keuangan. Bekas anak buah Presiden Prabowo Subianto di Tim Mawar pada 1998 itu terakhir melaporkan kekayaan pada 2023. Dia mencatatkan kekayaan sebesar Rp4,7 miliar.
Dari harta ini, tanah dan bangunan menjadi kekayaan terbesar pensiunan TNI itu. Dia mencatat tanah dan bangunan senilai Rp3,58 miliar. Selanjutnya alat transportasi sebesar Rp256.000.000. Sedangkan kas dan setara kas yang dimiliki setara Rp347,2 juta.
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti
Orang yang diinstal kembali sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan melaporkan kekayaannya senilai Rp24,91 miliar pada tahun 2024. Nilainya meningkat dibandingkan dengan pelaporan sebelumnya yaitu Rp18,38 miliar.
Di tahun 2024, kekayaan Astera mayoritas terdiri dari tanah dan properti senilai Rp9,68 miliar. Sementara itu, nilai aset transportasinya mencapaiRp1,01 miliar. Ia juga mengungkapkan bahwa harta bergerakknya lainnya bernilai Rp1,86 miliar. Astera melaporkan kepemilikannya atas surat-surat berharga sebesar Rp8,94 miliar serta uang tunai dan setara kas yang mencapai Rp3,44 miliar.
- Dirjen Kekekayaan Negara Rionald Silaban
Tokoh yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk mengejar para penerima BLBI tersebut menyatakan kekayaannya mencapai Rp93,73 miliar diakhir tahun 2024. Kemakmuran Rionald meningkat pesat dibandingkan dengan angka sebesar Rp76 miliar pada tahun 2023.
Kekayaan yang dimiliki oleh Rionald dengan jumlah besar mayoritas terdiri dari lahan dan properti senilai Rp 38,34 miliar. Kemudian ada instrumen keuangan bernilaiRp 9,95 miliar. Ia juga melaporkan bahwa dana tunainya serta ekivalennya memiliki nilai sekitar Rp 28,69 miliar. Di sisi lain, investasi dalam bentuk instrumen keuangannya ditaksir pada angka Rp 11,43 miliar sedangkan jenis harta benda lainnya menunjukkan total Rp 2,32 miliar.
- Direktur Jenderal Anggaran Keuangan Askolani
Harta Askolani dicatat mencapai Rp58,02 miliar diakhir tahun 2024. Ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan posisi senilai Rp56,96 miliar yang tercatat pada tahun sebelumnya.
Di aset tahun 2024, Askolani melaporkan adanya uang tunai dan ekivalennya sebesar Rp7,92 miliar. Ia juga mengungkapkan bahwa nilai surat berharganya adalah Rp23,1 miliar. Sementara itu, untuk tanah dan gedungnya tercatat senilai Rp23,13 miliar.
- Dirjen Manajemen Pembiayaan dan Resiko Suminto
Sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan, Suminto mengungkapkan total hartanya tahun 2024 mencapai Rp8,65 miliar. Nilai kekayaannya itu relatif mirip dengan pelaporannya pada tahun 2023 yang bernilai Rp8,13 miliar.
Kekayaan Suminto mencakup uang tunai dan setara dengan uang tunai senilai Rp 3,68 miliar. Harta paling berharga lainnya adalah tanah serta gedung yang bernilai Rp 4,89 miliar.
- Direktur Jenderal Stabilitas dan Pembangunan Sektor Keuangan Masyita Crystallin
Orang yang pernah menjadi staf khusus di Kementerian Keuangan tersebut melapor tentang kekayaannya senilai Rp15,22 miliar setelah sebelumnya dilaporkan mencapaiRp11,06 miliar.
Masyita mengungkapkan bahwa aset yang ia miliki di tahun kemarin mencakup uang tunai dan ekivalennya senilai Rp 2,92 miliar, instrumen keuangan bernilaiRp 5,54 miliar, serta properti seperti tanah dan gedung dengan nilai total Rp 5,05 miliar.
- Inspektur Jenderal Awan Nurmawan
Tokoh yang menjabat sebagai incumber di posisi inspektorat tersebut menyatakan bahwa kekayaannya meningkat drastis dari angka Rp22,78 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp43,39 miliar pada tahun sebelumnya.
Harta ini terdiri dari tanah dan bangunan sebesar Rp7,09 miliar, dengan alat transportasi dan mesin sebesar Rp967 juta, surat berharga Rp3,3 miliar dan kas serta setara kas sebesar Rp32,03 miliar.
- Pemimpin Lembaga Teknologi, Informasi, dan Intelejen Keuangan Surya Utomo
Mantan kepala pajak tersebut melaporkan kekayaannya hanya mengalami kenaikan tipis dari angkaRp22,81 miliar di tahun 2023 menjadi Rp24,94 miliar di tahun 2024.
Aset tersebut mencakup lahan dan gedung senilaiRp20,6 miliar, peralatan transportasi dengan nilai Rp960 juta, barang bergerak sebanyak Rp1,24 miliar, serta uang tunai dan seterunya yang bernilai Rp4,77 miliar.
- Kepala Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Keuangan Andin Hadiyanto
Dengan menjabat dalam posisi yang sama seperti tahun sebelumnya, Andin menyatakan bahwa kekayaannya meningkat menjadiRp20,77 miliar di tahun 2024. Sementara itu, pada tahun 2023, nilai aset yang ia miliki adalah Rp15,65 miliar.
Secara rinci, aset tersebut mencakup tanah dan properti senilaiRp10,46 miliar, peralatan transportasi dengan nilai Rp581,52 juta, dan barang bergerak lainnya sebanyak Rp3,77 miliar. Sementara itu, instrumen keuangan bernilai Rp1 miliar dan uang tunai serta setara kas senilai Rp4,95 miliar.
Pejabat eselon I yang baru saja diambil sumpahnya meliputi beberapa orang yaitu: Staf Ahli untuk Urusan Regulasi dan Pelaksanaan Aturan Pajak bernama Iwan Djuniardi; Staf Ahli bidang Patuhan Pajak dengan nama Yon Arsal; Staf Ahlie dalam Pengawasan Pajak yakni Nufransa Wira Sakti; Staf Ahli tentang Pendapatan Negara berupa Dwi Teguh Wibowo serta Mochamad Agus Rofiudin sebagai Staf Ahli mengenai Pendapatan Non-Pajak dari Negara; Staf Ahli pada Bagian Belanja Negara oleh Sudarto; Parjiono menjadi Staf Ahli untuk Aspek Ekonomi Makro dan Keuangan Global; Arief Wibisono menempati posisi sebagai Staf Ahli khusus bagi Layanan Keuangan dan Pasar Modal; sedangkan Rina Widiyani Wahyuningdyah akan menjalankan tugas sebagai Staf Ahli terkait Undang-Undang dan Hubungan Institusi.
Post a Comment