Efisiensi Anggaran Tantangan Realisasi Belanja K/L 2025

Kebijakan Efisiensi Anggaran Memengaruhi Realisasi Belanja K/L

Pemerintah mengakui bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada awal tahun menjadi salah satu faktor yang memperlambat realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Agustus. Hal ini disebabkan oleh perluasan penyesuaian anggaran agar sejalan dengan program prioritas pemerintah.

“Semua K/L harus melakukan penyesuaian kembali. Ini memang menjadi kondisi yang khusus tahun 2025. Setelah dilakukan penyesuaian, mereka harus menyusun kembali rencana anggaran, memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak sehingga jadwal pelaksanaannya ikut mundur,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, di Kementerian Keuangan, Jumat (3/10/2025).

Kebijakan Blokir Anggaran Sesuai Inpres

Kebijakan blokir anggaran dilakukan menyusul terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini mengatur efisiensi anggaran senilai total Rp306,69 triliun yang terdiri dari efisiensi belanja K/L sebesar Rp256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp50,5 triliun.

Namun, hingga 20 September 2025, pemerintah telah membuka blokir anggaran K/L senilai Rp168,5 triliun. Dengan demikian, sekitar 65,7 persen dari total anggaran yang diblokir telah dibuka kembali.

Kemenkeu Dorong Percepat Penyerapan Anggaran Hingga Akhir Tahun

Kemenkeu pun mendorong seluruh K/L untuk segera mempercepat penyerapan anggaran. Mengacu pada pola belanja tahunan, penyerapan anggaran K/L biasanya mengalami akselerasi signifikan pada kuartal IV.

“Kita masih punya pekerjaan rumah karena sekarang baru awal Oktober 2025. Masih ada waktu. Kalau kita lihat pola siklus anggaran, sekitar 38 persen dari total anggaran biasanya dibelanjakan dalam tiga bulan terakhir,” ujar Prima.

Terdapat Perbedaan Kecepatan Penyerapan Belanja K/L

Dia menambahkan, terdapat perbedaan kecepatan penyerapan anggaran antar-K/L. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja belanja K/L. Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah turun langsung melakukan kunjungan ke beberapa K/L untuk menganalisis hambatan yang menyebabkan belanja belum optimal.

“Pak Menteri sudah bertemu dengan beberapa K/L. Meskipun jumlahnya belum banyak, proses ini akan terus berjalan. Di level teknis, monitoring juga terus dilakukan,” ucap Prima.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L baru mencapai Rp815 triliun atau sekitar 55 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp1.471 triliun.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Pemerintah

Beberapa langkah telah diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Selain melakukan monitoring dan evaluasi, pemerintah juga memberikan arahan kepada K/L untuk lebih fokus pada program prioritas. Hal ini dilakukan guna memastikan dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Selain itu, pemerintah juga berupaya mempercepat proses pengajuan anggaran agar sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan adanya kebijakan efisiensi, diharapkan anggaran yang dialokasikan bisa lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi masyarakat.

Tantangan yang Dihadapi

Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya, tantangan tetap saja muncul. Beberapa K/L masih kesulitan dalam menyesuaikan anggaran dengan program prioritas. Selain itu, ada juga kendala dalam koordinasi antar lembaga yang memengaruhi kecepatan penyerapan anggaran.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus melakukan komunikasi intensif dengan K/L serta memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pembinaan. Tujuannya adalah agar semua pihak dapat bekerja sama dalam mewujudkan visi pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap realisasi belanja K/L. Meskipun ada tantangan, pemerintah tetap berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran hingga akhir tahun. Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah dan K/L, diharapkan anggaran dapat digunakan secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi rakyat.