LAMPUNG INSIDER– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah daerah dan partai politik dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat ia menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung yang diadakan di Ballroom Hotel Emersia, Bandar Lampung, pada hari Minggu (24/8/2025).
Di forum tersebut, Gubernur Mirza menekankan bahwa politik seharusnya tidak berhenti pada persaingan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi harus menghasilkan keputusan yang langsung memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat. Ia menyebutkan beberapa masalah pokok yang menjadi tantangan Lampung, seperti tingginya angka pengangguran, rendahnya akses pendidikan, serta isu distribusi hasil pertanian yang belum menguntungkan masyarakat setempat.
"Politik perlu menghasilkan kebijakan yang nyata. Mulai dari harga kebutuhan pokok, ketersediaan pekerjaan, hingga mutu pendidikan, semuanya ditentukan oleh arah kebijakan politik. Tanpa kerja sama dari berbagai pihak, Lampung sulit lepas dari tantangan kemiskinan dan pengangguran," katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat pengangguran terbuka di Lampung masih berada di kisaran 10,67 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi pendidikan juga menjadi perhatian khusus. Hanya sekitar 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA, sedangkan hanya 21 persen lulusan SMA yang berhasil melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan, dari sekitar 30 ribu lulusan sarjana setiap tahunnya, hanya 3 persen yang mampu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya.
"Kondisi ini penuh dengan ironi. Bonus demografi yang seharusnya menjadi kesempatan besar bisa berubah menjadi ancaman jika pendidikan tidak memadai dan tidak ada peluang kerja. Intinya adalah pendidikan yang terjangkau, bermutu, serta pengajaran yang baik," tegas Mirza.
Gubernur juga menyoroti sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi Lampung. Namun ia mengkritik distribusi hasil pertanian, khususnya gabah, yang kebanyakan justru diekspor keluar wilayah. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat harus membeli beras dengan harga tinggi. Menurutnya, ketika pernah ada larangan ekspor gabah, penggilingan padi di desa-desa kembali bangkit. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan yang mendukung petani lokal.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Mirza mengajak seluruh partai politik, termasuk PKS, untuk berperan aktif dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Ia menekankan bahwa stabilitas politik dan regulasi yang tepat akan menjadi kunci dalam membawa Lampung keluar dari permasalahan sosial-ekonomi.
"Kolaborasi antara pemerintah dan partai politik sangat diperlukan. Politik yang stabil akan memberikan kesempatan bagi lahirnya kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutupnya.
Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, turut memperkuat pesan tersebut. Pada pidatinya, ia menegaskan bahwa politik tidak boleh terpaku pada kepentingan kekuasaan. Politik, menurutnya, harus menjadi alat perjuangan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan membawa kesejahteraan bagi rakyat.
"Politik merupakan alat perjuangan. Setiap kebijakan politik harus memberikan manfaat nyata kepada rakyat, bukan menambah kesulitan hidup mereka. PKS berkomitmen menyajikan politik yang memiliki solusi," ujar Ade.
Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Lampung di bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan yang belum memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak lahirnya kebijakan yang mendukung petani, nelayan, serta kelompok-kelompok kecil lainnya agar mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan.
Selain itu, Ade menekankan perlunya menciptakan generasi muda yang memiliki pendidikan, kesehatan, dan kemampuan bersaing. Bonus demografi, menurutnya, perlu dikelola dengan baik agar menjadi peluang besar, bukan justru menjadi beban.
"Jika anak-anak kita tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan, maka bonus demografi yang seharusnya menjadi keuntungan justru akan berubah menjadi bencana," katanya.
Ia juga mengajak seluruh komponen bangsa, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk menjadikan politik sebagai bentuk ibadah dan perjuangan. Dengan semangat kerja sama, menurutnya, Lampung dapat berkembang lebih pesat dan rakyatnya menjadi lebih makmur.
Musyawarah Wilayah VI PKS menjadi ajang penting dalam memperkuat kemitraan antara pemerintah dan partai politik. Selain melakukan pemantapan internal, acara ini juga menjadi kesempatan untuk menyusun strategi menghadapi tantangan daerah dengan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Post a Comment