IPO Bank DKI Dapatkan Persetujuan OJK: Bagaimana Prospek dan Performanya?

PT Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta yang dikenal sebagai Bank DKI akan segera melakukan pencatatan saham perdana atau IPO. initial public offering Perusahaan yang berada di bawah naungan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mendapatkan lampu hijau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna meneruskan rencana penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO). Bahkan, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, mengungkapkan bahwa pihak OJK sudah memberikan persetujuan terkait hal tersebut.

“Iya betul. Untuk kapannya, nanti kami informasikan lebih lanjut,” kata Agus ketika dihubungi Masrizky.co.id, seperti dikutip Kamis (22/5).

Agus mengatakan bahwa perusahaan sedang menyediakan segala sesuatu yang diperlukan untuk mendorong kelancaran proses IPO. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah menetapkan batas waktu sehingga proses tersebut harus dilaksanakan dalam jangka pendek.

"Yang pasti saat ini sedang berproses untuk persiapan itu (IPO)," ujar Agus lagi.

Rencana IPO Bank DKI ini sudah beberapa kali diungkap Pramono kepada publik. Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin Bank DKI mempersiapkan IPO sebagai bagian dari upaya pembenahan Bank Milik Pemprov DKI Jakarta itu.

Pramono mengakui koordinasi dan konsultasi dengan OJK terus dilakukan untuk persiapan IPO. Pada Kamis (15/5) lalu Pemprov Jakarta sudah bertemu dan berdiskusi langsung dengan OJK dan Bank DKI. Rencana IPO juga sudah dibahas dalam rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta.

“Kami kedatangan tamu OJK bersama dengan Bank DKI, salah satunya adalah membahas tentang hal tersebut (pengantongan izin OJK bagi Bank DKI untuk IPO)," kata Pramono sehari setelah pertemuan dengan OJK, Jumat pekan lalu.

Meskipun begitu, Pramono tidak memberi detail tentang diskusi itu dan menyebutkan bahwa masalah terkait rencana penawaran saham perdana kepada publik (IPO) akan dijelaskan secara langsung oleh Bank DKI serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, dia mengaku masih ada beberapa tantangan yang perlu dituntaskan sebelum proses IPO dapat dilaksanakan, termasuk hasil audit bermasalah di Bank DKI.

Guru Besar Keuangan dan Pasar Modal dari Universitas Indonesia, Budi Frensidy, mengatakan bahwa tindakan korporasi seperti penawaran umum perdana saham (IPO) yang sedang dipersiapkan dapat memberikan dampak positif pada Bank Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Menurutnya, Bank DKI memiliki potensi untuk sejajar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) atau Bank BJB serta PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM).

"Bila dikelola secara efektif dan professional, menurut pendapat saya, Bank DKI memiliki potensi yang sebanding dengan Bank BJB dan Bank Jatim," ujar Budi saat dihubungi. Masrizky.co.id , Rabu (21/5).

Pramono juga mengatakan bahwa proses IPO adalah salah satu langkah dalam usaha rebranding Bank DKI. Dia berharap agar bank yang dimiliki pemerintah daerah tersebut dapat memperbaiki diri untuk merebut kembali kepercayaan publik lagi.

Pramono menargetkan persiapan untuk IPO bisa rampung dalam waktu singkat. “Tidak mungkin diselesaikan satu setengah tahun, maksimum 6 bulan," ujar Pramono dalam pernyataan resmi.

Kinerja Keuangan Bank DKI

Berdasarkan laporan keuangannya yang diumumkan, Bank DKI mencatat laba bersih sebesar Rp 215,34 miliar untuk triwulan pertama tahun 2025. Angka tersebut meningkat 14,9% dari nilai laba bersih mereka pada saat yang sama tahun sebelumnya yaitu Rp 187,48 miliar.

Laba bank ditingkatkan oleh kenaikan pendapatan bunga bersih PT Bank DKI sebesar 9,1% secara tahunan hingga mencapaiRp 708,73 miliar. Terdapat peningkatan pada pendapatan bunga dari angka Rp 1,36 triliun menjadi Rp 1,41 triliun.

Pada saat yang sama, biaya bunga berkurang dariRp 712 miliar menjadi Rp 710 miliar. Akan tetapi, marjin bunga bersih atau NIM sedikit menurun dari 4,05% hingga mencapai 4,01%.

Sebaliknya, beban pencadangan menurun dari angkaRp 65,8 miliar hingga menjadi Rp 38,3 miliar. Meskipun adanya pengurangan dalam biaya pencadangan, penyaluran kredit serta pembiayaan syariah perusahaan meningkat tipis sebesar 3,36% dibandingkan dengan periode serupa di tahun sebelumnya, mencapai total Rp 52,23 triliun untuk tiga bulan awal tahun ini.

Rasio pinjaman bermasalah atau yang disebut juga Non-Performing Loan (NPL) secara bruto meningkat dari 2,01% hingga ke 2,74%, sementara itu NPL bersihnya naik dari 0,7% sampai dengan 1,15%.

Total aset Bank DKI mengalami penurunan sebesar 4,8% mencapaiRp 78,39 triliun hingga tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan angka Rp 82,37 triliun diakhir Desember 2024. Di sisi lain, modal sendiri perseroan meningkat menjadi Rp 11,59 triliun dari nilai awalnya yaitu Rp 11,35 triliun pada tahun 2024.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR) Bank DKI tercatat sebesar 27,63%, naik dari 25,30% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Return on Equity (ROE) naik menjadi 7,96% dari sebelumnya 7,23%, sedangkan Return on Asset (ROA) juga tumbuh tipis menjadi 1,41%.