Masrizky , Jakarta - Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan negosiasi pakta Kerjasama Ekonomi Lengkap antara Indonesia dan Jepang Uni Eropa (IEU-CEPA) diperkirakan segera diselesaikan. "Dengan IEU-CEPA ini, setelah kami semakin mendekatkan diri, tampaknya Uni Eropa menjadi lebih fleksibel," kata Budi saat berada di kantornya pada hari Rabu, 20 Mei 2025.
Ia menargetkan perjanjian kesepakatan dagang Antara Indonesia dan 27 negara di Eropa tersebut dapat diselesaikan pada paruh pertama tahun ini. "Oleh karena itu, kita terus melaksanakan negosiasi dengan berbagai macam perubahan," jelasnya.
Budi menceritakan bahwa semula Kementerian Perdagangan berencana menyelesaikan IEU-CEPA pada kuartal pertama tahun 2025. Tetapi, ada sejumlah kendala yang ditemui. Dia menjelaskan, "Sulit untuk bertemu mereka, jadi waktu mencapai kesepakatan pun menjadi lama." Sebagai akibat dari hal tersebut, sampai saat ini Indonesia masih belum mendapatkan persetujuan perdagangan dengan negara-negara anggota Uni Eropa.
Kendati begitu, ia menampik mundurnya kesepakatan itu terjadi secara konstan. "Sebenarnya gak molor terus kan, cuman molor . Gak molor "Hanya satu kali saja," kata Budi sambil mengacu pada tujuan kuartalan perdana. Meskipun demikian, ia berpendapat bahwa perjanjian IEU-CEPA amat vital untuk meningkatkan penetrasi pasar internasional bagi produk-produk Indonesia.
Bukan hanya memberikan manfaat untuk Indonesia, Budi pun percaya bahwa perjanjian IEU-CEPA ini dapat memfasilitasi penetrasi produk dari Uni Eropa ke dalam pasar lokal. Mengingat situasinya saling menguntungkan, dia menyatakan bahwa IEU-CEPA adalah sebuah sistem perdagangan yang adil bagi semua pihak terkait.
Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo yakni Zulkifli Hasan sebelumnya mendesak agar perjanjian IEU-CEPA rampung pada September 2024. Kala itu Zulhas mengatakan Indonesia telah banyak memenuhi permintaan Uni Eropa. Namun, kata dia, permintaan itu terus bertambah di setiap perundingan.
Ini menyebabkan negosiasi berjalan sangat sulit. "Kami menginginkan penyelesaian dari IEU-CEPA, namun hal itu tetap bergantung pada pihak lain," ungkap Zulhas saat berkunjung ke Kampung Bangkong Reang, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024. "Iya (pekan ini), akan tetapi jika kami siap dan mereka tidak bersedia maka tentu saja tidak mungkin," tambahnya.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional dari Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono, menyampaikan bahwa kemajuan negosiasi ini tertahan karena kedua belah pihak belum berhasil meraih kesepakatan pada berbagai kebijakan. "Sesungguhnya masih ada beberapa masalah berkaitan dengan kebijakan yang belum terselesaikan sepenuhnya; maksud saya kami masih memburu titik temunya," ungkap Djatmiko saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024.
Beberapa masalah masih mencegah tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Menurut Djatmiko, salah satu permasalahan tersebut adalah harapan dari Eropa supaya Indonesia menetapkan kembali aturan relaksasi. Ia menyebut bahwa saat ini pemerintah belum dapat memenuhi tuntutan tersebut. Dia pun mengakui bahwa Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) turut berperan sebagai penghalang dalam hal ini.
Mengenai masalah deforestasi, Djatmiko berharap hal tersebut menjadi salah satu janji yang ditegaskan oleh Uni Eropa. Sampai saat ini, ia mengaku bahwa mereka belum menerima komitmennya. Meskipun demikian, ia menyebutkan bahwa topik ini sebenarnya cukup rumit. Ia menambahkan bahwa pihaknya akan tetap melakukan penyesuaian pada permasalahan ini.
Djatmiko menyebutkan bahwa terdapat solusi bagi tantangan dalam negosiasi tersebut. Solusinya adalah dengan tidak memfokuskan pada masalah-masalah sulit saat ini. Pasca kesepakatan atas proses negosiasinya sendiri, perjanjiannya tetap dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan.
Han Revanda menyumbangkan pemikirannya pada tulisan ini.
Post a Comment