JURNAL NGAWI - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan kekhawatirannya atas implementasi Program Pendidikan Karakter Pancasila Khas Jawa Barat atau lebih dikenal dengan istilah pendidikan barak militer. Menurut mereka, program tersebut memiliki potensi untuk menyalahi aspek-aspek pemenuhan hak anak, terlebih berkaitan dengan masalah diskriminasi dan partisipasi siswa.
Ketua KPAI, Ai Maryati Solihah, mengatakan bahwa dalam implementasinya, program tersebut tidak mencakup partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan.
Salah satu penerobosan atas aturan tersebut dapat dilihat melalui keberadaan tindakan diskiminasi serta ketidaktakutan untuk mengikutsertakan anak-anak dalam berbagai tahapan, hal itu selanjutnya menciptakan persepsi buruk seperti menyebut mereka sebagai anak bandel atau anak dengan masalah pada para anggota program," ungkap Ai Maryati saat konferensi pers daring, Jumat (16/5/2025).
Dia menekankan bahwa semua program pendidikan yang mencakup anak-anak seharusnya mematuhi asas-asas fundamental tentang hak-hak anak. Asas-asas ini termasuk tidak adanya diskriminasi, penempatan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, hak atas hidup, pertumbuhan, dan perkembangan, serta pemberian penghargaan pada pandangan anak-anak itu sendiri.
"Ketentuan-ketentuannya perlu dijadikan fondasi pokok pada semua regulasi mengenai anak-anak untuk memastikan bahwa mereka menerima perlakukan yang adil, keperluan mereka menjadi fokus, serta suara mereka terdengar," demikian disampaikan oleh Ai Maryati sebagaimana dilaporkan Antara.
KPAI juga menyatakan bahwa tahap pemilihan calon dalam program tersebut tidak dijalankan dengan penilaian ahli psikologi terpercaya, tetapi hanya didasari pada anjuran dari guru BK. Ini menjadi perhatian penting sebab berkaitan erat dengan efektivitas tujuan yang ingin dicapai.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyebutkan pula bahwa sebanyak 6,7% dari para siswa yang berpartisipasi dalam program tersebut ternyata tak memahami alasannya diterima. "Hasil survei ini mencerminkan pentingnya adanya evaluasi ulang untuk memastikan keberhasilan target peserta pada saat implementasi program," jelas Jasra.
Berikut adalah penjelasannya: Inisiatif Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat yang luar biasa berasal dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, serta dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Acara pendidikan karakter tersebut berlangsung di tempat-tempat tertentu termasuk Barak Militer Resimen 1 Shira Yudha Purwakarta dan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam III Siliwangi di Cikole, Kabupaten Bandung Barat.
KPAI sendiri telah melakukan kunjungan langsung ke lokasi tersebut untuk menilai secara langsung proses dan implementasi program. Kunjungan tersebut bertujuan memperoleh informasi akurat agar masukan yang diberikan bersifat objektif dan konstruktif.
KPAI menyatakan dukungan terhadap upaya membangun karakter anak bangsa, namun menekankan bahwa metode dan pendekatannya harus sesuai dengan prinsip pemenuhan hak anak serta berdasarkan pertimbangan profesional dan ilmiah.
“Pendidikan karakter penting, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan yang mendidik, bukan menghukum,” pungkas Ai Maryati.***
Post a Comment